Liputan Nusantara, Samarinda – Pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemangkasan sejumlah program pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Kebijakan ini nemicu reaksi keras dari mahasiswa, yang khawatir akan meningkatnya biaya kuliah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro nengungkapkan bahwa efisiensi anggaran kementeriannya mencapai Rp 14,3 triliun, dari total pagu Rp 56,6 triliun. la juga menyebut pemangkasan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang semula Rp6,01 triliun dipotong hingga 50 persen.
“Kami mengusulkan agar anggaran ini dikembalikan karena pendidikan adalah investasi masa depan bangsa,” kata Satryo saat dimintai keterangannya.
Kebijakan ini menuai kritik dari mahasiswa, salah satu Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan llmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda Muhammad Aris Saputra mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut.
“Bagaimana Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045 jika anggaran pendidikan justru dipangkas? Ini akan berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan berpotensi menghambat akses pendidikan bagi mahasiswa,” ungkap Aris.
Dirinya juga mempertanyakan sikap Mahasiswa dari Fakultas Pendidikan di UINSI yang dinilai kurang aktif dalam mengawal isu ini.
“Kami justru melihat mahasiswa fakultas di luar rumpun pendidikan lebih peduli. Apakah ada yang salah dengan mahasiswa FTIK atau bagaimana?,” tambahnya.
Sebagai bentuk protes, para mahasiswa akan menggelar aksi di Universitas Mulawarman malam ini.
“Manajemen aksi sudah disusun oleh DEMA FTIK. Jika kita diam, maka tidak ada pengawalan konkret terhadap isu ini,” tutup Aris.
Akhir kata ia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali pemotongan anggaran pendidikan demi keberlanjutan akses kuliah yang lebih terjangkau bagi generasi mendatang.
